Mada Sukmajati: Partaikrasi, Korupsi Politik, dan Agenda Reformasi Partai

Dosen Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM), Mada Sukmajati, merupakan salah satu penulis buku “Pembiayaan Pemilu di Indonesia” yang dipublikasi pada akhir 2018 lalu. Buku tersebut merupakan karya antologi beberapa akademisi, pegiat pemilu, dan jurnalis yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mada, pada diskusi Pembiayaan Gelap dan Korupsi Politik di Pemilu 2019: Ongkos Mahal Demokrasi di Indonesia di Gondangdia, …
Wahjudi Djafar: Beda Isu HAM dalam Visi-Misi Jokowi dan Prabowo

Deputi Reserach Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahjudi Djafar memaparkan hasil pembacaan dan analisinya terhadap visi-misi kedua pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Pemilu 2019. Wahyu menilai, paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyinggung isu-isu hak asasi manusia (HAM) aktual saat ini, dan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menyinggung isu-isu HAM yang dialami oleh kelompok-kelompok pendukungnya. Simak selengkapnya uraian Wahyu pada diskusi …
Bayu Dwi Anggono: Putusan Bawaslu Melampaui Wewenang dan Sewenang-Wenang

Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, melakukan penilaian terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No.008./2018. Putusan ini pada intinya berisi tiga poin, yakni agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan kembali Surat Keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) perseorangan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memasukkan Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam DCT yang baru tersebut, dan agar …
Fadli Ramadhanil: Malu Kalau KPU Salah Kaprah Soal Hak Disabilitas Mental!

Sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 11/2018 disahkan, perdebatan mengenai hak pilih disabilitas mental atau disabilitas psikososial kembali mencuat. Pasalnya, setelah norma mengenai syarat memilih yang mendiskreditkan disabilitas mental di Undang-Undang (UU) Pilkada mendapat tafsiran oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga UU Pemilu tak lagi memuat norma tersebut, KPU malah menghidupkan kembali norma di dalam UU Pilkada tersebut. Para pegiat …
Titi Anggraini: 6 Tantangan Penyelenggara Pemilu Hadapi Pemilu Terberat Sepanjang Sejarah

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjabarkan lima tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang disebutnya sebagai sistem super ribet sedunia yang pertama kali diterapkan di Indonesia. Titi tak hanya menyinggung persoalan teknis penyelenggaraan, tetapi juga kebutuhan untuk menjaga integritas kelembagaan, sifat kolektif kolegial dalam keanggotaan di KPU, serta jaminan hak pilih dan hak memperoleh informasi yang …
Syamsuddin Haris: Proyeksi Pemilu 2019 Memprihatinkan

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, memproyeksikan proses dan hasil Pemilu 2019 mendatang memprihatinkan. Haris menjabarkan analisisnya berdasarkan empat elemen kepemiluan, yakni kerangka hukum pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Simak paparan Haris pada diskusi “Evaluasi Politik Tahun 2018 dan Proyeksi Politik Tahun 2019” yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Hotel Atlet Century, …
Wahyudi Djafar: Soal Data Pribadi Pemilih, Regulasi Perlindungan, dan Potensi Eksploitasi

Deputi Direktur Riset Lembaga Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, membagikan pengetahuan mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks pemilu di Indonesia dan beberapa negara. Wahyu prihatin dengan kesemrawutan konsep dan regulasi perlindungan data pemilih di Indonesia yang berpotensi melanggar hak privasi warga negara, terutama pasca somasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) provinsi DKI Jakarta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta …
Arief Budiman: PKPU 20 Dapat Kami Pertanggungjawabkan

Rabu (8/7) ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pihak Teradu dalam perkara yang diajukan oleh Cinde Laras Yulianto. Ketua KPU, Arief Budiman, menguraikan argumentasi sebagai bentuk pembelaan. Simak keterangan dan jawaban Arief selama persidangan DKPP dalam bentuk wawancara. KPU mengeluarkan norma agar mantan narapidana tiga kasus kejahatan, yakni korupsi, bandar narkoba …
Andrew Garner: Jebakan Kemiskinan, Konsep Kepemimpinan, dan Vote Buying

Peneliti University of Wyoming, Andrew Garner, melakukan penelitian mengenai tingkah laku politik pemilih dalam kaitannya dengan penerimaan terhadap politik uang. Penelitian dilakukan terhadap delapan ratus pemilih di Semarang. Andrew memeriksa beberapa variabel, yakni pendidikan, pendapatan, usia, gender, kontak dengan tim kampanye, dan akses kepada informasi. Simak paparan Andrew dalam bentuk wawancara. Apa definisi politik uang menurut Anda? Secara singkat, politik …
Bayu Dwi Anggono, Lima Bentuk Politik Uang yang Mungkin Terjadi di Pemilu 2019

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggono menjelaskan perspektif hukum tata negara terhadap praktik politik uang pada diskusi “Melihat Bahaya, Ancaman, Dampak, dan Antisipasi Money Politic di Era Demokrasi Langsung” yang diadakan oleh Jaringan Pemuda Peduli Demokrasi (JPPD) di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat (30/7). Bayu menarik pembahasan melalui konsep pengisian jabatan …
Source
No comments:
Post a Comment