TAHAPAN KAMPANYE
PEMILU
K O M I S I P E M I L I H A N U M U M KABUPATEN GORONTALO
REGULASI KAMPANYE PEMILU
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(BAB IV Pasal 267-339)
2. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye
Pemilu
3. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu
4. Perturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Kedua PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu
5. Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018
Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019
Sarana Kedaulatan Rakyat
Untuk memilih Anggota DPR
Untuk memilih Anggota DPD
SUBTANSI
PEMILU Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
MENURUT Untuk memilih Anggota DPRD Provinsi
UU/7/2017
Psl 1 Angka 1 Untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
SUBTANSI PEMILU Kaitannya dengan UUD 1945
NO SUBTANSI PEMILU PASAL 1 ANGKA 1 AMANAT UUD 1945
UU/7/2017
1 Sarana Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 :” Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”
Kedaulatan berasal dari bahasa arab ” Daulah” artinya Kekuasaan tertinggi
Makna “kedaulatan berada ditangan rakyat” menurut Penjelasan UU/7/2017 bahwa rakyat
memiliki independensi, kekuasaan tertinggi, kemandirian, kemerdekaan, kewenangan, tanggung jawab,
hak dan kewajiban secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna
mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi
jalannya pemerintahan.
2 Untuk memilih Anggota DPR Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 : “anggota DPR dipilih melalui
Pemilu”
3 Untuk memilih Anggota DPD Pasal 22C ayat (1): “Anggota DPD dipilih dari setiap
provinsi melalui Pemilu”
4 Untuk memilih Presiden dan Wakil Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945: “Presiden dan Wakil
Presiden Presdien dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh Rakyat”
5 Untuk memilih Anggota DPRD Provinsi Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 :”Pemerintah daerah Provinsi,
6 Untuk memilih Anggota DPRD Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki DPRD yang
Kabupaten/Kota anggota-anggotanya dipilih melelui Pemilu”
7 yang dilaksanakan secara langsung, pasal 22E Ayat (1) UUD 1945: “Pemilu dilasanakan secara
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima
tahun sekali”
8 Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pemilu sebagai “sarana kedaulatan Rakyat” Menurut Dr. Sutoyo, SH. M.Hum (dosen Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Malang (UNM) yang disampaikan pada FGD yang diselenggarakan oleh MPR
dengan Pusat Pengkajian pancasila UNM tgl 3 Mei 2016). Menyatakan bahwa “Keadaulatan rakyat” berdasarkan
Pancasila adalah ”asas kerakyatan dan asas musyawarah”. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada
rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati keasadaran senasib, seperjuangan dan cita-cita bersama. Sedangkan asas
musyawarah adalah asas yang meperhatikan aspirasi atau kehendak seluruh rakyat Indonesia, baik melalui forum
permusyawaratan maupun aspirasi murni dari rakyat.
Amanat UUD 1945 pasal 22E ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-
undang”. Pelaksanaan Pemilu 2019 diatur dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan
ketentuan perundang-undangan penyelenggara Pemilu
PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENSUKSESKAN PEMILU TAHUN 2019
PENYELENGGARA
KPU, BAWASLU, DKPP
PEMILU
PESERTA PEMILU Partai Politk, Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Angota DPD
PEMILIH WNI (Umur 17 thn atau Lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin
PEMANTAU PEMILU Organ berbadan hukum, Lembaga Pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan luar
Negeri, Perwakilan Negara Sahabat di indonesia yg terakreditasi dan mendapat
izin di bawaslu
PEMERINTAH Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dusun, RT/RW
LEMBAGA NEGARA
MK, MA, TNI, POLRI, KEJAKSAAN, PENGADILAN
LAINNYA
MEDIA MASSA MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, SOSIAL
Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Ormas,
MASYARAKAT
Profesional
PENCALONAN (PENGAJUAN AWAL BACALEG DI KPU KAB GORONTALO)
40
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35
30
25 24
21 21 21 21 21 21 21
20 20 20
20
16 16
15 15 15
15 14 14 14 14 14 14 14 14
10
10 9
8 8
7
5
1 1
0
0
LK= 238 PR=169 JUMLAH=407
PENCALONAN (DCS DAN DCT TIDAK ADA PERUBAHAN JUMLAH)
40
35 35 35 35 35 35 35 35 35
35
31
30
25 23
21 21 21 21 21 21
20 20 20
20
17
15 15 15
15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
10 9
8
7 7
6
5
0 0 0
0
LK= 232 PR=165 JUMLAH=397
JUMLAH DAN PERSENTASE CALON ANGGOTA DPRD KAB. GORONTALO
JUMLAH KURSI (35 KURSI) JUMLAH
JUMLAH
7 KURSI 7 KURSI 8 KURSI 7 KURSI 6 KURSI BACALEG CALON
NO PARPOL/DAPIL CALON
URUT
PARTAI DAPIL 1 DAPIL 2 DAPIL 3 DAPIL 4 DAPIL 5 TOTAL YANG
JIKA
KURANG
L P L+P 30 % P L P L+P 30 % P L P L+P
30 %
L P L+P 30 % P L P L+P 30 % P LK PR 30 % P
LENGKP
P
1 PKB 4 3 7 43 3 2 5 40 5 3 8 38 2 1 3 33 14 9 39 23 35 12
2 PARTAI GERINDRA 4 3 7 43 4 3 7 43 5 3 8 38 4 3 7 43 4 2 6 33 21 14 40 35 35 0
3 PDI-PERJUANGAN 4 3 7 43 4 3 7 43 5 3 8 38 3 4 7 57 4 2 6 33 20 15 43 35 35 0
4 PARTAI GOLKAR 4 3 7 43 4 3 7 43 5 3 8 38 4 3 7 43 4 2 6 33 21 14 40 35 35 0
5 PARTAI NASDEM 4 3 7 43 4 3 7 43 5 3 8 38 4 3 7 43 4 2 6 33 21 14 40 35 35 0
6 PARTAI GARUDA TIDAK ADA CALON 0 35 35
7 PARTAI BERKARYA 2 2 4 50 1 1 2 50 2 1 3 33 1 1 2 50 2 1 3 33 8 6 43 14 35 21
8 PKS 4 3 7 43 4 3 7 43 4 4 8 50 4 3 7 43 4 2 6 33 20 15 43 35 35 0
9 PARTAI PERINDO 4 3 7 43 3 3 6 43 5 3 8 38 2 3 5 60 3 2 5 40 17 14 45 31 35 4
10 PPP 4 3 7 43 4 3 7 43 5 3 8 38 4 3 7 43 4 2 6 33 21 14 40 35 35 0
11 PSI TIDAK ADA CALON 0 35 35
12 PAN 4 3 7 43 4 3 7 43 5 3 8 38 4 3 7 43 4 2 6 33 21 14 40 35 35 0
13 PARTAI HANURA 4 3 7 43 4 3 7 43 5 3 8 38 4 3 7 43 4 2 6 33 21 14 40 35 35 0
14 PARTAI DEMOKRAT 4 3 7 43 4 3 7 43 5 3 8 38 4 3 7 43 3 3 6 50 20 15 43 35 35 0
19 PBB 1 2 3 67 2 1 3 33 0 1 1 50 2 1 3 33 2 2 4 50 7 7
50
14 35 21
20 PKPI
TIDAK ADA CALON 0 35 35
Total 47 37 84 44 45 34 79 43 56 36 92 39 42 34 76 45 42 24 66 36 232 165 42 397 560 163
APA ITU KAMPANYE PEMILU?
KAMPANYE PEMILU adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh
peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan VISI, MISI, PROGRAM
dan/atau CITRA DIRI PESERTA PEMILU (Pasal 1 angka 35 UU/7/2017 jo pasal 1 angka 21
PKPU 23 Tahun 2018 )
KAMPANYE PEMILU dilaksanakan dengan prinsip : (Pasal 5 PKPU 23/2018)
Jujur, Terbuka; dan Dialogis.
Merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara
bertanggung jawab.
Pendidikan politik bermaksud untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu
Unsur dalam pelaksanaan kampanye Pemilu (Pasal 6 PKPU 23/2018)
dilaksanakan oleh PELAKSANA KAMPANYE.
dihadiri oleh PESERTA KAMPANYE. (Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi
syarat sebagai Pemilih).
SIAPA PELAKSANA
KAMPANYE PEMILU?
PELAKSANA KAMPANYE adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh PESERTA PEMILU untuk melakukan kegiatan
Kampanye. (Psl 1 agka 22)
PESERTA PEMILU adalah PARTAI POLITIK untuk Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota
DPRD Kabupaten/Kota, PERSEORANGAN untuk Pemilu anggota DPD, dan PASANGAN CALON yang
diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk Pemilu Prisiden dan Wakil Presiden. (Psl 1 agka 15)
PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU ANGGOTA DPR/ DPRD
PROV/DPRD KAB/KOTA SESUAI PEMILU DPD
WAKIL PRESIDEN TINGKATAN
1. Pasangan Calon 1. Pengurus Parpol sesuai Tingkatan
2. Parpol/Gab Parpol 2. Calon anggota DPR Seusai 1. Calon Anggota DPD;
3. Orang seorang Tingkatan 2. orang seorang; dan
4. Organisasi yang 3. Juru Kampanye 3. Organisasi yang ditunjuk
ditunjuk paslon 4. Orang seorang oleh Calon Anggota DPD.
5. Organisasi yang ditunjuk oleh
Parpol
PERANGKAT ORGANISASI PESERTA PEMILU TAHAPAN KAMPANYE
Nasio KPU 1 hari
PESERTA TIM KAMPANYE nal sebelum
PEMILU (PARPOL/GABUNGAN Provin Kpu Prov
masa
PRESIDEN & PARPOL PENGUSUL)
si kampanye
WAKIL PRESIDEN Kab/k
KPU 3 hari
MENDAFTARKAN ota
Kec/de sebelum
PASLON Kab/kota pelaksanaan
PRESIDEN sa/kel kampanye
& WAKIL PELAKSANA KAMPANYE Nasio
KPU
PRESIDEN 1. Paslon nal
Provi 1 hari
2. Parpol/Gab Parpol JURU
sebelum
Kpu Prov
3. Orang seorang KAMPANAYE nsi pelaksanaan
4. Organisasi yang Kab/k KPU kampanye
ditunjuk paslon ota Kab/kota
WAJIB DIDAFTARKAN KEPADA KPU BERJENJANG
PERANGKAT ORGANISASI PESERTA PEMILU TAHAPAN KAMPANYE
Dapat Dibantu
PESERTA PETUGAS KAMPANYE
PEMILU PELAKSANA KAMPANYE
DPR/DPRD 1. Pengurus DPR = KPU
Berjenjang Nasional
DPRD = 1 hari
2. Calon anggota KPU Prov sebelum
PARTAI DPR/DPRD Prov pelaksanaan
POLITIK 3. Juru Kampanye DPRD= kampanye
4. Orang seorang Kab/kota KPU
Kab/kota
5. Organisasi yang
ditunjuk
WAJIB DIDAFTARKAN KEPADA KPU BERJENJANG
APA SAJA BENTUK METODE KAMPANYE PEMILU? (Psl 23)
DAN KAPAN PELAKSANAANNYA?
NO METODE KAMPANYE MASA KAMPANYE
1 Pertemuan Terbatas; 23 September 2018 sd 13 April 2019
2 Pertemuan Tatap Muka; 23 September 2018 sd 13 April 2019
3 Penyebaran Bahan Kampanye; 23 September 2018 sd 13 April 2019
4 Pemasangan Alat Peraga Kampanye; 23 September 2018 sd 13 April 2019
5 Media Sosial; 23 September 2018 sd 13 April 2019
6 Iklan Media Cetak, Media Elektronik, dan Media dalam Jaringan; 24 Maret 2019 sd 13 April 2019
7 Rapat Umum; 24 Maret 2019 sd 13 April 2019
8 Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 23 September 2018 sd 13 April 2019
9 Kegiatan lainnya yang tidak melanggar Larangan kampanye 23 September 2018 sd 13 April 2019
pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
1.KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS 2. PERTEMUAN TATAP MUKA
(Psl 26-27 PKPU 23/2018) (Psl 28-29 PKPU/23/2018)
Lokasi : di dalam ruangan; atau di Lokasi : di dalam ruangan atau gedung
gedung tertutup. tertutup/terbuka, dengan ketentuan :
Jumlah Peserta paling banyak : a. Jumlah peserta tidak melampaui
kapasitas tempat duduk;
1. 3000 orang tingkat Nasional; b. Peserta dapat terdiri atas pendukung dan
2. 2000 orang tingkat Provinsi; dan tamu undangan.
3. 1000 orang tingkat Kab/Kota. 2. di luar ruangan, dapat dilaksanakan
Petugas dan Peserta Kampanye hanya dapat dalam bentuk kegiatan kunjungan ke
membawa, menggunakan, memasang, pasar, tempat tinggal warga, komunitas
dan/atau menyebarkan bendera, tanda warga, atau tempat umum lainnya.
gambar, atau atribut Peserta Pemilu;
dan/atau Bahan Kampanye Peserta Pemilu 3. Petugas kampanye hanya dapat
yang bersangkutan. memasang alat peraga kampanye di
halaman gedung atau tempat pertemuan.
PEMBERITAHUAN KAMPANYE
Petugas Kampanye sesuai tingkatannya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kegiatan
Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka kepada aparat Kepolisian, dengan tembusan :
1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kab/Kota sesuai tingkatannya;
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota sesuai tingkatannya.
Pemberitahuan memuat hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, Pelaksana dan/atau Tim
Kampanye, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung
jawab.
Kepolisian akan menindaklanjuti Pemberitahuan dengan
Menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
Bentuk Ukuran paling besar :
1. selebaran (flyer);
2. brosur (leaflet); Selebaran 8,25 cm x 21 cm;
3. pamflet;
4. poster;
Brosur (posisi terbuka) 21 cm x 29,7 cm;
5. stiker; Brosur (posisi terlipat) 21 cm x 10 cm;
6. pakaian;
7. penutup kepala;
Pamflet 21 cm x 29,7 cm;
8. alat minum/makan; Poster 40 cm x 60 cm;
9. kalender;
10. kartu nama; Stiker 10 cm x 5 cm.
11. pin; dan/atau
12. alat tulis.
DESAIN DAN MATERI Harga
paling sedikit memuat nilai konversi dalam bentuk uang paling tinggi Rp. 60.000,-
visi, misi, dan program
(enam puluh ribu rupiah);
Peserta Pemilu;
BAHAN Penggunaan
mengutamakan bahan dapat disebarkan pada Kampanye pertemuan terbatas,
yang dapat di daur ulang; pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
STIKER DILARANG DITEMPEL DI :
tempat ibadah termasuk halaman;
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
gedung atau fasilitas milik pemerintah;
lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
jalan-jalan protokol;
jalan bebas hambatan;
sarana dan prasarana publik; dan/atau
taman dan pepohonan.
PELAKSANA DAN/ATAU TIM KAMPANYE DILARANG MENCETAK DAN
MENYEBARKAN BAHAN KAMPANYE SELAIN DALAM BENTUK DAN
UKURAN YANG DITENTUKAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
BENTUK DAN UKURAN PALING BESAR Desain dan materi paling sedikit
1) Baliho, Billboard, atau Videotron memuat visi, misi, dan program
4 Meter x 7 meter; Peserta Pemilu.
2) Spanduk : 1,5 meter X 7 meter ;
Bahan mengutamakan bahan yang
3) Umbul-umbul : 1.15 meter X 5 meter.
dapat di daur ulang.
LOKASI PEMASANGAN
Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan yang
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab/Kota setelah berkoordinasi
dengan pemerintah daerah sesuai tingkatannya.
Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik
perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik
tempat tersebut..
harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1
(satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang APK
KPU dapat memfasilitasi pemasangan APK, dengan ketentuan :
a. ditetapkan dalam Keputusan KPU;
b. Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi;
c. pemasangan APK menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu
FASILITASI APK OLEH KPU Kabupaten
BALIHO Maks: 4 M X7 M 10 Buah Paslon
10 Buah Parpol pemilu DPR/DPRD
SPANDUK Maks: 1.5 M X 7 M 16 Buah Paslon
16 Buah Parpol pemilu DPR/DPRD
10 Buah Calon DPD
FASILITASI JUMLAH DAN UKURAN APK DISESUAIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA
DAN RUANG PUBLIK YANG TERSEDIA HASIL KOORDIANSI DENGAN PEMERINTAH
PENAMBAHAN APK oleh PESERTA PEMILU (Paling Banyak)
PASLON Parpol pemilu DPR/DPRD Calon Anggota DPD
BALIHO : 5 Buah/Desa/Kel X 205 = 1. 025 buah
SPANDUK : 10 Buah/Desa/kel X 205 = 2.050 buah
Billboard/Videotron : 2 Buah/Kab/Kota
PERHITUNGAN/DESA : BALIHO DAN SPANDUK PENAMBAHAN YG AKAN TERPASANG
PASLON : 15 x 2 Paslon = 30 Buah/Desa/Kel
Parpol : 15 Buah x 13 Parpol = 195 Buah/Desa/Kel
DPD : 15 x 29 Calon = 435 Buah/Desa/Kel
Total = 660 Buah/Desa/Kel
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN APK HARUS DISESUAIKAN DENGAN
KETERSEDIAAN RUANG PUBLIK DAN MEMPERHATIKAN ETIKA, ESTETIKA,
KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KEAMANAN
DESAIN APK FASILITASI KPU DAN APK TAMBAHAN
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU DPR/DPRD
Nama dan Nomor urut Lambang, Nama dan Nomor Nama dan Nomor urut
urut parpol
Visi, misi dan Program Visi, misi dan Program Visi, misi dan Program
Foto Paslon Foto pengurus Parpol Foto Calon
Foto Tokoh yg melekat pada Foto Tokoh yg melekat Foto Tokoh yg melekat pada
citra Diri Paslon/Pengurus pada citra Diri Parpol citra Diri Calon
Parpol/Gabungan Parpol
Desain dan materi penambahan APK DAPAT sama dgn desain yg difasilitasi KPU Atau yg
BARU, tapi tetap mempedomani ketentuan yang diatur terkait desain & materi APK
APK Penambahan bisa Memuat Foto Calon Anggota DPR/DPRD Prov/Kab/Kota di dapil yg
bersangkutan dengan jumlah tidak melampaui jumlah penambahan APK setiap Parpol
Perawatan, Pemeliharaan, Pembersihan dan Penurunan APK menjadi tanggung
jawab Peserta Pemilu
LOKASI yang DILARANG untuk pemasangan APK: Pelaksana dan/atau Tim Kampanye
tempat ibadah termasuk halaman; dilarang mencetak dan memasang
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; Alat Peraga Kampanye selain dalam
bentuk, ukuran dan di lokasi yang
gedung milik pemerintah; dan sudah ditentukan KECUALI di Kantor
lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). atau Sekretariat Peserta Pemilu
KAMPANYE di MEDIA SOSIAL (Psl 35-36)
• Akun Media Sosial dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi.
• Desain dan materi pada Media Sosial paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
• Desain dan materi dalam Media Sosial dapat berupa:
a. Tulisan; b. Suara; c. Gambar; dan/atau
d. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter,
interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
• Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi Media Sosial kpd KPU Kabupaten paling
lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye. (22 September 2018)
I. KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PEMILU DAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Psl 51-52)
Kegiatan lain dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
c. Perlombaan;
d. Mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta
Pemilu; dan/atau
e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
Pelaksana Kampanye kegiatan dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian
(door prize).
Perlombaan dimaksud mencakup seluruh jenis perlombaan dan dapat dilaksanakan
paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.
Pelaksana kegiatan perlombaan dapat memberikan hadiah dalam bentuk barang yg
secara akumulatif nilainya paling tinggi seharga Rp 1.000.000
KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA (Psl 59)
Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai ANGGOTA PARTAI POLITIK mempunyai
hak melaksanakan Kampanye.
Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai ANGGOTA PARTAI POLITIK dapat
melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
a. Calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
b. Anggota Tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
c. Pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.
Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, PEJABAT NEGARA, dan PEJABAT
DAERAH WAJIB memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota
DILARANG Menjadi KETUA TIM KAMPANYE
KETENTUAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan di luar tanggungan
negara;
Memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan negara dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa
Kampanye;
Hari libur tidak memerlukan cuti;
Cuti Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan pada waktu yang sama;
Surat cuti disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum
pelaksanaan Kampanye.
Cuti menteri diberikan oleh Presiden;
Cuti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota
diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEJABAT
NEGARA, DAN PEJABAT DAERAH DILARANG MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA.
FASILITAS NEGARA BERUPA:
a. Sarana mobilitas : kendaraan dinas dan alat transportasi dinas lainnya;
b. Gedung Kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik
pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan
dengan memperhatikan prinsip keadilan;
c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah
provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Gedung atau fasilitas negara yang disewakan kepada umum DIKECUALIKAN.
Fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut
pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara
profesional dan proporsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama
Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
LARANGAN DALAM KAMPANYE PEMILU (Psl 69)
PELAKSANA, PESERTA, dan TIM KAMPANYE Pemilu dilarang:
A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
B. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
C. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
D. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
E. Mengganggu ketertiban umum;
F. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
G. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
H. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
I. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
J. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
PELAKSANA, DAN/ATAU TIM KAMPANYE dalam kegiatan kampanye dilarang MELIBATKAN
A. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada
semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
B. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
C. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
D. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan BUMN/BUMD;
E. Pejabat Negara bukan anggota Parpol yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
F. Aparatur Sipil Negara;
G. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
H. Kepala Desa;
I. Perangkat Desa;
J. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
K. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
Setiap Orang sebagaimana diatas DILARANG ikut serta sebagai PELAKSANA
dan TIM KAMPANYE Pemilu.
METODE KAMPANYE PEMILU YANG DILAKUKAN SELAMA 21 HARI
s.d 1 HARI SEBELUM DIMULAINYA MASA TENANG
(24 Maret 2018 s.d 13 April 2019) DIANTARANYA: (Psl 24 ayat (2)
F. IKLAN MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK,
DAN MEDIA DALAM JARINGAN;
G. RAPAT UMUM
PERANAN PEMERINTAH, TNI, DAN POLRI DALAM KAMPANYE (Psl 66-68)
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa atau sebutan Lain/Kelurahan,
memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampnye dalam
penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau sebutan lain/kelurahan,
TNI, dan POLRI DILARANG melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta
Pemilu.
Dalam hal keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan
Kampanye, POLRI sesuai dengan tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan Kampanye kepada
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pelaksana Kampanye. Dan
KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada
Pelaksana Kampanye yang bersangkutan.
POLRI dan/atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, berwenang:
a. Menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye yang tidak
terdaftar di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
b. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan tanpa persetujuan dari Pelaksana Kampanye, apabila pada
saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas.
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
BENTUK DAN UKURAN PALING BESAR Desain dan materi paling sedikit
1) Baliho, Billboard, atau Videotron memuat visi, misi, dan program
4 Meter x 7 meter; Peserta Pemilu.
2) Spanduk : 1,5 meter X 7 meter ;
Bahan mengutamakan bahan yang
3) Umbul-umbul : 1.15 meter X 5 meter.
dapat di daur ulang.
LOKASI PEMASANGAN
Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan yang
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab/Kota setelah berkoordinasi
dengan pemerintah daerah sesuai tingkatannya.
Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik
perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik
tempat tersebut..
harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1
(satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
PESERTA PEMILU dapat mencetak dan memasang APK
KPU dapat memfasilitasi pemasangan APK, dengan ketentuan :
a. ditetapkan dalam Keputusan KPU;
b. PESERTA PEMILU membiayai pembuatan desain dan materi;
c. pemasangan APK menjadi tanggung jawab PESERTA PEMILU
FASILITASI APK OLEH KPU Kabupaten
BALIHO Maks: 4 M X7 M 10 Buah Paslon
10 Buah Parpol pemilu DPR/DPRD
SPANDUK Maks: 1.5 M X 7 M 16 Buah Paslon
16 Buah Parpol pemilu DPR/DPRD
10 Buah Calon DPD
FASILITASI JUMLAH DAN UKURAN APK DISESUAIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA
DAN RUANG PUBLIK YANG TERSEDIA HASIL KOORDIANSI DENGAN PEMERINTAH
PENAMBAHAN APK oleh PESERTA PEMILU (Paling Banyak)
PASLON Parpol pemilu DPR/DPRD Calon Anggota DPD
BALIHO : 5 Buah/Desa/Kel X 205 = 1. 025 buah
SPANDUK : 10 Buah/Desa/kel X 205 = 2.050 buah
Billboard/Videotron : 2 Buah/Kab/Kota
PERHITUNGAN/DESA : BALIHO DAN SPANDUK PENAMBAHAN YG AKAN TERPASANG
PASLON : 15 x 2 Paslon = 30 Buah/Desa/Kel
Parpol : 15 Buah x 13 Parpol = 195 Buah/Desa/Kel
DPD : 15 x 29 Calon = 435 Buah/Desa/Kel
Total = 660 Buah/Desa/Kel
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN APK HARUS DISESUAIKAN DENGAN
KETERSEDIAAN RUANG PUBLIK DAN MEMPERHATIKAN ETIKA, ESTETIKA,
KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KEAMANAN
PENAMBAHAN APK oleh PESERTA PEMILU (Paling Banyak)
PASLON Parpol pemilu DPR/DPRD Calon Anggota DPD
BALIHO : 5 Buah/Desa/Kel X 205 = 1. 025 buah
SPANDUK : 10 Buah/Desa/kel X 205 = 2.050 buah
Billboard/Videotron : 2 Buah/Kab/Kota
PERHITUNGAN/DESA : BALIHO DAN SPANDUK PENAMBAHAN YG AKAN TERPASANG
PASLON : 15 x 2 Paslon = 30 Buah/Desa/Kel
Parpol : 15 Buah x 13 Parpol = 195 Buah/Desa/Kel
DPD : 15 x 29 Calon = 435 Buah/Desa/Kel
Total = 660 Buah/Desa/Kel
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN APK HARUS DISESUAIKAN DENGAN
KETERSEDIAAN RUANG PUBLIK DAN MEMPERHATIKAN ETIKA, ESTETIKA,
KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KEAMANAN
DESAIN APK FASILITASI KPU DAN APK TAMBAHAN
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU DPR/DPRD
Nama dan Nomor urut Lambang, Nama dan Nomor Nama dan Nomor urut
urut parpol
Visi, misi dan Program Visi, misi dan Program Visi, misi dan Program
Foto Paslon Foto pengurus Parpol Foto Calon
Foto Tokoh yg melekat pada Foto Tokoh yg melekat Foto Tokoh yg melekat pada
citra Diri Paslon/Pengurus pada citra Diri Parpol citra Diri Calon
Parpol/Gabungan Parpol
Desain dan materi penambahan APK DAPAT sama dgn desain yg difasilitasi KPU Atau yg
BARU, tapi tetap mempedomani ketentuan yang diatur terkait desain & materi APK
APK Penambahan bisa Memuat Foto Calon Anggota DPR/DPRD Prov/Kab/Kota di dapil yg
bersangkutan dengan jumlah tidak melampaui jumlah penambahan APK setiap Parpol
Perawatan, Pemeliharaan, Pembersihan dan Penurunan APK menjadi tanggung
jawab Peserta Pemilu
LOKASI yang DILARANG untuk pemasangan APK: Pelaksana dan/atau Tim Kampanye
tempat ibadah termasuk halaman; dilarang mencetak dan memasang
rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; Alat Peraga Kampanye selain dalam
bentuk, ukuran dan di lokasi yang
gedung milik pemerintah; dan sudah ditentukan KECUALI di Kantor
lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). atau Sekretariat Peserta Pemilu
Catatan:
Desain materi apk baik yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten wajib
dismapaikan di KPU Kabupaten Gorontalo dan Desain APK Tambahan yang
dicetak oleh Parpol tidak wajib disampaikan kepada kpu kabupaten
I. KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PEMILU DAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Psl 51-52)
Kegiatan lain dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
c. Perlombaan;
d. Mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta
Pemilu; dan/atau
e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
Pelaksana Kampanye kegiatan dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian
(door prize).
Perlombaan dimaksud mencakup seluruh jenis perlombaan dan dapat dilaksanakan
paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.
Pelaksana kegiatan perlombaan dapat memberikan hadiah dalam bentuk barang yg
secara akumulatif nilainya paling tinggi seharga Rp 1.000.000
KETENTUAN LAINNYA (Pasal 80)
(1) Mobil atau ambulans yang berlogo Partai Politik, sepanjang tidak
mencantumkan nomor urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilu,
tetap dapat digunakan.
(2) Mobil atau ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau
menjalankan fungsi sosial Partai Politik dan untuk pelayanan
publik.
TERIMA KASIH
Source
No comments:
Post a Comment