PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA | POLITIK

Pada periode awal
kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi
setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Sejak
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak
kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam
perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas,
paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan
perjuangan bangsa indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan.

Pada dasarnya,
perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan
sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik
3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut
menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai
politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang
dilangsungkan pada Januari 1946.Wujud berbagai hambatan
adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode orde lama yang
berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar
sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan
koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih
terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional
berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme.Konfigurasi politik,
menurut Dr. Moh. Mahfud MD, SH, mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi
kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan
secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik
otoriter.Konfigurasi politik yang
ada pada periode orde lama membawa bangsa Indonesia berada dalam suatu rezim
pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk-produk hukum yang konservatif
dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih sentralistik melalui ketatnya
pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pada masa ini pula
politik kepartaian sangat mendominasi konfigurasi politik yang terlihat melalui
revolusi fisik serta sistem yang otoriter sebagai esensi feodalisme.Sedangkan dibawah
kepemimpinan rezim Orde Baru yang mengakhiri tahapan tradisional tersebut
pembangunan politik hukum memasuki era lepas landas lewat proses Rencana
Pembangunan Lima Tahun yang berkesinambungan dengan pengharapan Indonesia dapat
menuju tahap kedewasaan (maturing society) dan selanjutnya berkembang menuju
bangsa yang adil dan makmur.

Source