Kampanye Pemilu Tahun 2019

PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN

JEMBER

KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM 2019

Oleh:

Ahmad Hanafi

Div. SDM & Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Jember

Jember, 06 Oktober 2018

LANDASAN HUKUM

UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU PKPU NO. 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PKPU NO. 28 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PKPU NO. 23 TENTANG

PKPU KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SK KPURI NOMOR 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

02

PKPU FASILITASI METODE KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SK KPURI NOMOR 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

03

JUKNIS FASILITASI METODE KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SK KPU JEMBER NOMOR 129 /PL.01.5-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG FASILITASI

JUKNIS DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2019

NOMOR: 130/PL.01.5-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

JUKNIS PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019 DI KABUPATEN JEMBER 2

PELAKSANA KAMPANYE

PELAKSANA PESERTA

KAMPANYE KAMPANYE

KAMPANYE

dilaksanakan dihadiri

3

PELAKSANA KAMPANYE PILPRES

PELAKSANA KAMPANYE PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERDIRI DARI:

1. PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN;

2. PENGURUS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

YANG MENGUSULKAN PASANGAN CALON;

3. ORANG SEORANG;

4. ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN YANG DITUNJUK OLEH PASANGAN

CALON.

4

PELAKSANA KAMPANYE LEGISLATIF (DPR)

PELAKSANA KAMPANYE PADA PEMILU ANGGOTA DPR TERDIRI DARI:

1. PENGURUS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR;

2. CALON ANGGOTA DPR;

3. JURU KAMPANYE;

4. ORANG SEORANG;

5. ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN YG DITUNJUK OLEH PESERTA PEMILU

ANGGOTA DPR.

5

PELAKSANA KAMPANYE LEGISLATIF (DPRD PROVINSI)

PELAKSANA KAMPANYE PADA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI TERDIRI DARI:

1. PENGURUS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI;

2. CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI;

3. JURU KAMPANYE;

4. ORANG SEORANG;

5. ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN YG DITUNJUK OLEH PESERTA PEMILU

ANGGOTA DPRD PROVINSI.

6

PELAKSANA KAMPANYE LEGISLATIF (DPRD KABUPATEN/KOTA)

PELAKSANA KAMPANYE PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

TERDIRI DARI:

1. PENGURUS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD

KABUPATEN/KOTA;

2. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA;

3. JURU KAMPANYE;

4. ORANG SEORANG;

5. ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN YG DITUNJUK OLEH PESERTA

PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA.

7

PELAKSANA KAMPANYE ANGGOTA DPD

 Calon Anggota DPD

 Orang seorang paling lambat 1 hari sebelum

 Organisasi penyelenggara kegiatan pelaksanaan kampanye

yang ditunjuk oleh anggota DPD

WAJIB mendaftarkan menyampaikan daftar nama

Pelaksana Kampanye Pelaksana Kampanye

• KPU Provinsi • Bawaslu Provinsi

Calon Anggota

• KPU Kabupaten/Kota • Kepolisian

DPD

sesuai tingkatannya sesuai tingkatannya

 KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota,

sesuai dg tingkatannya

 Model K5-PK.PROV untuk tingkat  Bawasprov, dan Bawaskab/kot,

provinsi sesuai dg tingkatannya

 Model K5-PK.KAB/KOTA untuk  Kepolisian, sesuai dg tingkatannya

tingkat kabupaten/kota  Calon Anggota DPD sbg arsip

ORGANISASI PENYELENGGARA

PETUGAS KAMPANYE JURU KAMPANYE

KEGIATAN

Untuk mendukung penyelenggaraan Dalam melaksanakan kampanye

ORGANISASI PENYELENGGARA

kampanye, Pelaksana Kampanye dapat pemilu, Pasangan Calon, Partai Politik

KEGIATAN yang dimaksud dalam

dibantu oleh PETUGAS KAMPANYE, yang Peserta Pemilu, dan Calon Anggota

kampanye adalah organisasi berbentuk

terdiri dari: DPD dapat menunjuk JURU KAMPANYE

badan hukum yang didirikan dan

1. LO KPU

dikelola oleh WNI dan tunduk kepada

2. LO KPU provinsi

hukum Negara Republik Indonesia (PKPU 23 Th. 2018 Pasal 18)

3. LO KPU kabupaten/kota

Petugas Kampanye yang dimaksud (PKPU 23 Th. 2018 Pasal 17)

bertugas:

1. Menyelenggarakan kegiatan kampanye

2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis

kepada aparat Kepolisian setempat

tentang penyelenggaraan kampanye

3. Menyebarkan BK

Petugas Kampanye bertanggungjawab

terhadap kelancaran, keamanan, dan

ketertiban penyelenggaraan kampanye.

(PKPU 23 Th. 2018 Pasal 16)

Konten Materi (Pasal 19): Konten materi kampanye harus

MATERI Konten

(Pasal 20):

Kampanye

1. Visi, misi, program, dan/atau

citra diri Paslon untuk 1. Menjunjung tinggi pelaksanaan

Kampanye Pilpres Pancasila dan UUD 45

2. Visi, misi, program, dan/atau 2. Menjaga dan meningkatkan

citra diri Parpol peserta pemilu moralitas dan nilai-nilai agama

untuk kampanye yang serta jati diri bangsa

dilaksanakan oleh Calon 3. Meningkatkan kesadaran

Cara Prinsip Anggota DPR, DPRD Provinsi, hukum

penyampaian 4. Memberikan informasi yang

dan DPRD Kabupaten/Kota

3. Visi, misi, program, dan/atau benar, seimbang, dan

citra diri Calon Anggota DPD bertanggungjawab sbg bagian

untuk kampanye perseorangan dari pendidikan politik

Cara Penyampaian (Pasal 21): 5. Menjalin komunikasi politik yg

sehat antara peserta pemilu dg

1. Sopan/santun masyarakat sbg bagian dari

2. Tertib (tidak mengganggu kepentingan membangun budaya politik

umum) Indonesia yang demokratis &

3. Mendidik (mencerdaskan) bermartabat

4. Bijak dan beradab (tidak menyerang 6. Menghormati perbedaan suku,

pribadi/golongan tertentu) agama, ras, dan golongan dlm

5. Tidak bersifat provokatif masyarakat

METODE KAMPANYE

PASLON

berikut pula pendanaan

Pertemuan terbatas

KPU

berikut pula pendanaan Pertemuan tatap muka

Penyebaran BK kepada umum

Pencetakan APK di tempat umum

Pencetakan APK di tempat umum

*(tambahan)

Iklan media cetak, elektronik, dan

dalam jaringan Media sosial

Iklan media cetak, elektronik, dan dalam

Debat pasangan Capres dan

jaringan *(tambahan)

Cawapres

Rapat umum

Kegiatan lain yg tidak melanggar larangan

dan aturan

JADWAL KAMPANYE

Kampanye dimulai 3 hari setelah KAMPANYE pertemuan terbatas, pertemuan tatap

penetapan DCT serta pasangan

Capres & Cawapres (Pasal 24) muka, penyebaran BK, pemasangan APK, media

sosial, debat, dan kegiatan lain

PEMUNGUTAN

SUARA

20 SEPT 2018 23 SEPT 2018 24 MARET 2019 13 APRIL 2019 17 APRIL 2019

selama 21 hari

Penetapan DCT Anggota 3 hari masa

Legislatif & Pasangan KAMPANYE iklan di tenang

Capres Cawapres media massa &

rapat umum

*SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE (BK)

SELEBARAN

max. 8.25 cm x 21 cm

BENTUK BK:

a. Selebaran (flyer) BROSUR

b. Brosur (leaflet)  posisi terbuka

c. Pamflet max. 21 cm x 29.7 cm

d. Poster

e. Stiker

BAHAN  posisi terlipat

max. 21 cm x 10 cm

f. Pakaian KAMPANYE

g. Penutup kepala PAMFLET

h. Alat minum/makan max. 21 cm x 29.7 cm

i. Kalender

j. Kartu nama POSTER

k. Pin, dan atau Desain dan materi pada BK paling sedikit max. 40 cm x 60 cm

l. Alat tulis memuat visi, misi, dan program Peserta

Pemilu

STIKER

max. 10 cm x 5 cm

1. Dalam mencetak BK mengutamakan penggunaan

bahan yang dapat di daur ulang

2. Setiap BK, apabila dikonversikan dalam bentuk uang

nilainya paling tinggi Rp. 60.000.

ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

ALAT PERAGA ALAT PERAGA

KAMPANYE FASILITASI KAMPANYE TAMBAHAN

KPU JEMBER PESERTA PEMILU

MAX 5 BUAH /

BALIHO 10 BUAH / BALIHO DESA ATAU

KABAPATEN Max. 4m x 7m KELURAHAN

Max. 3m x 4m

MAX 10 BUAH /

SPANDUK DESA ATAU

Max. 1.5m x 7m KELURAHAN

SPANDUK 16 BUAH /

KABAPATEN BILLBOARD/

Max. 1.10m x 6m MAX 2 BUAH /

VIDEOTRON KABUPATEN

Max. 4 m x 7 m

*PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

1. APK dipasang di titik lokasi yang telah ditentukan.

2. Dalam penentuan titik lokasi pemasangan APK, KPU berkoordinasi dengan Pmerintah Daerah yang

kemudian ditetapkan dalam:

a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye wilayah provinsi

b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye wilayah kabupaten/kota

3. APK dipasang dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau

kawasan setempat sesuai aturan undang-undang

4. Lokasi yang dilarang dalam pemasangan APK yaitu tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit

atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

5. APK yang dipasang di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari

pemilik tempat

6. Pemasangan APK menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu

7. APK harus diturunkan/dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 hari sebelum “masa tenang”

15

 max. 10 untuk setiap jenis aplikasi

 Minimal memuat visi, misi, dan program

KAMPANYE MEDIA SOSIAL

peserta pemilu yg berupa tulisan, suara,

gambar, atau gabungan ketiganya yg

bersifat naratif, grafis, karakter, paling lambat 1 hari

interaktif/tdk interaktif yg dapat sebelum masa kampanye

diterima perangkat penerima pesan

WAJIB mendaftarkan akun resmi media sosial menyampaikan daftar akun

media sosial

• KPU • Bawaslu Provinsi

Pelaksana

• KPU Provinsi • Kepolisian

Kampanye

• KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya

sesuai tingkatannya

 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota,  Model FK-MEDSOS.PRES, untuk pasangan Capres

sesuai dg tingkatannya dan Cawapres

 Bawaslu, Bawasprov, dan Bawaskab/kot,  Model FK-MEDSOS.DPR, untuk DPR

sesuai dg tingkatannya  Model FK-MEDSOS.DPD, untuk DPD

 Kepolisian, sesuai dg tingkatannya  Model FK-MEDSOS.DPRD-PROV, untuk DPRD prov.

 Paslon, Parpol/Gabungan Parpol, dan  Model FK-MEDSOS.DPRD-KAB/KOTA, untuk DPRD

Calon Anggota DPD sebagai arsip kab./kota

PELAKSANAAN RAPAT UMUM

PELAKSANA : PESERTA PEMILU

TEMPAT :  LAPANGAN

PELAKSANAAN  STADION

 ALUN-ALUN

 TEMPAT TERBUKA LAINNYA

Cat. wajib memperhatikan daya tampung tempat

WAKTU : DIMULAI PUKUL 09.00, BERAKHIR PALING LAMBAT

PELAKSANAAN PUKUL 18.00 WAKTU SETEMPAT

Cat. dengan tetap menghormati hari dan waktu ibadah

di daerah setempat

KEGIATAN LAIN DALAM KAMPANYE

PELAKSANA

KAMPANYE

PENTAS SENI

DILARANG

MEMBERIKAN

KEBUDAYAAN PANEN RAYA

HADIAH DENGAN

METODE KONSER MUSIK

PENGUNDIAN (DOOR

MENCAKUP SEMUA

PRIZE) GERAK JALAN SANTAI JENIS PALING BANYAK

OLAHRAGA PERLOMBAAN DISELENGGARAK

SEPEDA SANTAI AN SEBANYAK 3

KEGIATAN KALI SELAMA

MASA

LAIN PERLOMBAAN KAMPANYE

MOBIL PRIBADI/PENGURUS PARPOL YANG BERLOGO PELAKSANA PEMILU DAPAT

MEMBERIKAN HADIAH

BAZAR DALAM BENTUK BARANG

SEHARGA AKUMULATIF

KEGIATAN SOSIAL DONOR DARAH PALING TINGGI 1jt RUPIAH

HARI ULANG TAHUN 18

LARANGAN BAGI PELAKSANA, PESERTA, DAN TIM KAMPANYE PEMILU

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Melakukan keggiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain

4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat PELANGGARAN

5. Mengganggu ketertiban umum YANG BERKAITAN

6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, DENGAN

sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain LARANGAN DI

SAMPING

7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu TERMASUK

8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan TINDAK PIDANA

9. Menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah luar negeri PEMILU

10. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut

Peserta Pemilu yang bersangkutan

11. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye untuk tidak

menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya engan memilih peserta pemilu dengan cara

tertentu sehinggasurat suaranya tidak sah, memilih Paslon tertentu, memilih Parpol tertentu, memilih

anggota DPD tertentu

12. Mencetak dan menyebarkan BK diluar ketentuan

13. Mencetak dan memasang APK diluar ketentuan PKPU No. 28 Pasal 69 19

Ayo Sukseskan Pemilu Serentak 17 April 2019

TERIMAKASIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

kab-jember.kpu.go.id

20

Source