UU Pemilu – rumah pemilu

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU 8/2012, UU 42/2008, dan UU 15/2011) “menguntungkan” Badan Pengawas Pemilu. Pertama adalah waktu penanganan pelanggaran yang bertambah tadinya 5 (lima) hari menjadi 14 (empat belas) hari. Kedua, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran yang bersifat administrasi Pemilu. Bentuknya pun persidangan …

Catatan Proses dan Hasil Pembahasan UU Pemilu

Awal pembahasan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bisa diapresiasi positif karena Panitia Khusus (Pansus) UU Pemilu begitu terbuka dengan melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan. Namun terhadap isu-isu penting, lebih banyak keputusan dalam ruang tertutup. UU Pemilu format kodifikasi untuk pemilu serentak patut diapresiasi tinggi. Selebihnya, banyak isu penting yang menggambarkan buruknya UU Pemilu ini. “Dalam aspek …

Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat

Kewenangan Bawaslu disebut lebih kuat dari KPK. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa nonhasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU …

Paradoks Pemilu Serentak Indonesia

Pemilu serentak (concurrent elections) bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem kepemiluan yang dituang dalam UU No.7/2017 menjadi paradoks. Keinginan agar pencalonan presiden atau keterpilihan presiden mutlak menjadi milik rakyat sebagai pemilih menjadi jauh panggang dari api. Secara teknis, pemilu serentak berfungsi mengoptimalkan efek menarik kerah (coattail effect). Jika pemilih diberikan pilihan presiden dan partai secara bersamaan, daya tarik presiden …

Pasal-pasal Bermasalah UU Pemilu

Kompleksitas Pemilu 2019 tak hanya soal keserentakan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif tapi juga karena banyak pasal bermasalah dalam undang-undang pemilunya. Pemilu serentak pertama di Indonesia ini tinggi potensi tersendat mengganggu tahapan. Kepercayaan rakyat sebagai pemilih kedaulatan demokrasi terhadap proses dan hasil pemilu bisa rendah. “Di samping kesalahan minor dalam penulisan, pasal-pasal dalam UU Pemilu bermasalah karena bertentangan dengan Putusan …

UU No.7/2017 tentang Pemilu (Batang Tubuh, Lampiran 1 s/d 4, dan Penjelasan)

Rancangan Undang-undang Pemilu yang disepakati di Sidang Paripurna akhirnya dinomorkan untuk sah sebagai undang-undang yang berlaku. Ada pun nomor dan nama undang-undangnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tengan Pemilihan Umum. Berikut tautan mengunduh UU Pemilu No.7/2017. Lengkap dengan Batang Tubuh, Lampiran (1 s/d 4), dan Penjelasan. UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Polemik Verifikasi Partai Peserta Pemilu 2019

Siapapun partai yang ingin menjadi peserta pemilu mesti melalui prosedur pendaftaran dan penelitian administrasi oleh KPU. Verifikasi faktual hanya berlaku untuk partai baru. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Dalam Pasal 6 ayat (2) draf aturan yang diuji ke publik, Selasa (15/8) itu, KPU membagi dua partai politik peserta pemilu. …

Mempertanyakan Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Salah satu asas penyelenggaraan Pemilu adalah efisiensi. Berkaitan dengan hal itu, maka sudah sepatutnya seluruh penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan asas efisien. Mengutip pernyataan Harrington Emerson, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan …

Lukman Edy: Kotak Suara Transparan untuk Hindari Kecurangan Pemilu 2019

Kotak suara transparan menjadi norma terselubung dalam Rancangan UU Pemilu yang disepakati menjadi undang-undang pada Paripurna (20-21 Juli 2017). Kota suara transparan ada di Penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a. Sejumlah pihak mengkritik adanya ketentuan kotak suara transparan. Di antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari. Pencantuman norma ini tak dibenarkan. …

Problem dan Tantangan Bawaslu Pasca-UU Pemilu

Setelah melalui dinamika yang cukup panjang sejak dibentuknya pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu pada 28 Oktober 2016, akhirnya RUU tersebut baru dapat disahkan secara aklamasi pada tanggal 21 Juli 2017 dalam rapat paripurna DPR-RI meski rapat tersebut masih diwarnai dengan aksi walk-out 4 fraksi di DPR yaitu fraksi Gerindra, fraksi PAN, fraksi Demokrat dan fraksi PKS. Secara umum Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu …

Source